TEMPO.CO, KPU Selesai: PPP Tak Gabung DPR, Ini Alasannya Jakarta – Hasil pemilu nasional Pemilu 2024 yang dilaksanakan KPU di 38 daerah pemilihan dan 128 daerah luar negeri pada Rabu malam, menunjukkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersingkir dari parlemen. .
Berdasarkan hasil restorasi KPU, partai berlambang Ka’bah itu tak mampu lolos ke DPR dengan suara empat persen. PPP memperoleh 5.879.777 suara nasional dari total 84 daerah pemilihan atau sekitar 3,87 persen.
KPU Selesai: PPP Tak Gabung DPR, Ini Alasannya Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan ada beberapa alasan yang menyebabkan penghapusan PPP di Senayan. Agung mencontohkan, dukungan PPP terhadap calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md tidak menarik suara elektoral. Agung saat dihubungi, Rabu, 20 Maret 2024 mengatakan, “Perbedaan ideologi partai dan politisi menjadi penyebabnya. Menurut dia, pasangan Ganjar-Mahfud mengartikan lain sebagai nasionalis, sedangkan PPP adalah partai yang didirikan berdasarkan prinsip Islam. “Di situlah tail effectnya tidak terbawa ke PPP,” ujarnya. Selain perencanaan strategis yang buruk, lanjut Agung, turunnya perolehan suara PPP pada Pemilu 2024 juga diperparah dengan konflik internal yang diakibatkannya.
Kontroversi ini telah memecah belah kekuatan partai, sehingga partai Ka’bah tidak bisa meningkatkan peluangnya untuk memenangkan pemilu lima tahunan. Kepemimpinan Mardiono dan masuknya Sandiaga Uno juga tidak penting, kata Agung.
Hal lainnya, lanjutnya, PPP juga melakukan kesalahan dalam perencanaan kampanye pemilu presiden dan parlemen. Ganjar-Mahfud terdorong oleh kampanye yang dipimpin PPP, namun menolak untuk memilih partai di dalamnya. “Saya melihat rencana KPS yang ada saat ini tidak koheren,” kata Agung. Presiden Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada tiga permasalahan besar di tubuh PPP yang menjadi penyebab terdepaknya partai tersebut dari parlemen. Isu pertama misalnya tumbangnya Suharso Monoarfa yang terlibat kontroversi “Kyai Amplop” yang turut menyebabkan tumbangnya PPP. “Langkah-langkah yang dilakukan Suharso banyak dilanjutkan oleh Mardiono yang menggantikannya. Akibatnya, PPP dibubarkan di tengah-tengah,” kata Dedi. Ketua Umum PPP Mardiono dan Sekjen Arwani Thomafi tidak menanggapi pertanyaan Tempo yang dikirimkan melalui nomor WhatsApp mereka.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi; dan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Rusli Effendi hanya membaca pesan yang dikirimkan Tempo ke nomor WhatsApp miliknya.